Warga di Bojonggede Ramai-ramai Tolak Bansos dari Pemerintah Pusat, Ini Masalahnya

Pemerintah Pusat mengeluarkan program bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona atau Covid 19. Namun, terjadi penolakan dari warga yangseharusnya menerima bansos tersebut. Seperti yang terjadi di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/5/2020).

Mayoritas Rukun Warga (RW)KelurahanPabuaranterdampak pandemi viruscoronaatauCovid 19tersebut, tolakbansospemerintahpusat. Dari 17 RW, itu sebagaian besar menolak dengan alasan tertentu. Bansos pemerintah pusat ditolak, lantaran tidak sesuai dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diajukan masing masing RW.

Dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani sekaligus cap dari masing masing RW berisi di antaranya para Ketua RW se Kelurarahan Bojonggede,KabupatenBogor. Mereka sepakat menolak bantuan sosial dari pemerintah pusat karena tidak sesuai dengan apa yang diusulkan. Sebanyak 17 RW itu diketahui mengajukan permohonan bantuan sebanyak 9027 KK dan pada kenyataannya yang mendapatkan hanya sekitar 325 KK.

Kemudian, dalam surat pernyataan resmi itu, para Ketua RW ini sepakat tolak bantuan lantaran mengantisipasi kemungkinan terburuk hal hal yang tidak diinginkan. Menyikapi permasalahan tersebut, Lurah Pabuaran, Bojonggede,KabupatenBogor, Romli langsung bergerak cepat untuk mencari solusi terbaik terhadap para warganya. Hasilnya, Romli akan tambah bantuan tersebut yang kemudian langsung didistribusikan untuk masyarakatnya yang sangat membutuhkan.

Selain itu, Romli menjelaskan bahwa rasa kekeluargaan yang terbangun di lingkungan RW yang berada diKelurahanPabuaransangat bagus. Tidak hanya terjadi di Bojonggede, di Jakarta juga ada penolakan serupa. Warga Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara memilih untuk menolak bansos sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Keputusan diambil setelah jumlah warga yang menerima bansos sembako dari Kemensos dianggap tak rasional. Adanya penolakan bansos sembako Kemensos di Warakas, lantaran bansos sembako Kemensos hanya tercatat hanya sembilan KK dari 14 RW di Kelurahan Warakas yang mendapatkan. Menurut Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Warakas Zaenal Arifin penolakan karena warga enggan terjadi kekacauan akibat hanya ada 9 KK saja yang menerima bansos sembako.

"Angka 9 ini kan kurang ajar. Ini yang menjadi polemik. Kita ini belum (menerima bantuan sosial dari Kemensos) karena angkanya sembilan, kita nggak mau nerima," ujarnya, di Kantor Kelurahan Warakas, Senin (11/5). Upaya penolakan dilakukan oleh para pengurus RW di 14 RW di Kelurahan Warakas. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi gesekan di antara warga akibat pembagian bansos yang tidak merata.

Menurut Zaenal, pembagian bansos sembako dari Kemensos seharusnya dibagikan pada 4 Mei 2020 lalu. Namun demikian meski warga telah menolak, hingga saat ini bansos tersebut tidak pernah ada. "Masing masing RW kan saya tanya ada nggak, nggak ada yang nyampe. Saya tanya bungkusan merah putih nyampe nggak, nggak ada. Tidak ada yang datang," kata Zaenal.

Jumlah penerima bansos sembako Kemensos tersebut jauh berbeda dari sebelumnya. Pasalnya ketika bulan April 2020 silam, ada 7.023 KK di Kelurahan Warakas yang menerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta. Menurut Zaenal, jumlah tersebut berdasarkan rekapitulasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Jamsos DKI Jakarta yang sudah ditetapkan oleh Kemensos.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga kecewa mengenai penyaluranBantuanSosial(Bansos)Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Diketahui penyaluran bansos sembako Kemensos di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tidak merata atau hanya didapatkan sembilan dari 14 Kepala Keluarga (KK). Sehingga, sejumlah warga pun mengeluh dan menilai pembagian sembako Kemensos di Warakas tidak rasional.

Menurut Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Warakas Zaenal Arifin, peristiwa seperti ini baru pertama kali. Sementara bansos dari Pemprov DKI Jakarta lebih tepat sasaran. “Bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta kita tak ada masalah, kita ada 7.023 KK yang dapat kita pahami sebagai orang miskin,” ujarnya, di Kantor Kelurahan Warakas, Senin (11/5).

Kata Zaenal, jumlah itu berdasarkan rekapitulasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Jamsos DKI Jakarta yang sudah ditetapkan oleh Kemensos. Namun anehnya pada saat pendistribusian bansos sembako dari Kemensos kepada warga Kelurahan Warakas, angka tersebut menurun drastis dan jumlahnya tidak wajar. “Tahapan bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial itu yang kita permasalahkan. Pada saat ini (jumlahnya) muncul angka sembilan (KK),” ungkap Zaenal.

Kejanggalan tersebut dirasakan sejak tanggal 1 Mei 2020 silam. LMK Warakas pun berusaha melaporkan ke Sudin Sosial Jakarta Utara, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan Kemensos RI. Namun hingga saat ini belum ada jawaban yang memuaskan mengapa hanya ada sembilan KK saja yang tercatat sebagai penerima bansos sembako dari Kemensos.

“Jangan kami dong yang dikorbankan. Kami meminta garansi dari pemerintah DKI hak kami pada tahapan pertama," kata Zaenal.